Tidak diragukan jika MDG mendorong kemajuan di sektor ekonomi, tetapi sekitar 17% dari sekitar 17% dari populasi dunia (lebih dari 1 miliar orang) masih hidup dengan atau di bawah $ 1,25 per hari. Selama satu dekade terakhir, sektor bisnis menjadi salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam mengatasi kemiskinan global dikarenakan pasar di negara-negara berkembang telah mengalami perkembangan drastis dan volume dana yang mengalir dari sektor bisnis ke negara-negara tersebut saat ini jauh lebih kecil daripada bantuan asing.

Dalam isu ini, terdapat kelompok yang tidak terwakili secara proporsional dari sekian banyak masyarakat miskin dan menghadapi kendala tambahan (seperti akses yang terbatas ke sumberdaya produktif dan pasar) untuk dapat keluar dari kemiskinan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dan masyarakat adat.

Sehingga bisnis perlu sadar dan memastikan bahwa tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak kelompok tersebut dapat terpenuhi. Bisnis juga bisa secara proaktif mengambil langkah-langkah dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh kelompok-kelompok rentan tersebut, misalnya melalui model bisnis inklusif, produk dan/atau layanan inovatif yang lebih sesuai dalam memenuhi kebutuhan kelompok tersebut, serta dengan memanfaatkan perspektif unik dari kelompok-kelompok tersebut baik dalam kapasitasnya sebagai konsumen, karyawan, pemasok, maupun distributor, dalam rantai nilai dan anggota masyarakat.

image

Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun

Bisnis dalam hal ini dapat mempengaruhi dimensi kemiskinan lainnya, diluar pendapatan, seperti memenuhi peluang dan kemampuan yang terbatas. Dimensi yang dimaksud diantaranya kerawanan pangan/gizi, kurangnya akses terhadap layanan dasar dan berkualitas seperti perawatan kesehatan, pendidikan dan sanitasi, serta rendahnya pemberdayaan dan keamanan individu. Utamanya, dimensi ini ditujukan untuk masyarakat miskin, yang mana berkaitan erat dengan lingkungan (misalnya kesehatan, yang secara langsung dipengaruhi oleh penurunan kualitas lingkungan, yang mungkin akan sulit untuk diatasi oleh masyarakat miskin, secara individual). Bila diukur secara tepat, berbagai dimensi kemiskinan yang saling berkaitan ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif, dibandingkan jika hanya disajikan melalui indikator pendapatan. Dalam pengentasan kemiskinan, peran bisnis sejatinya juga perlu menjangkau sampai pada tataran kerangka kondisi kemiskinan, misalnya, dengan terlibat dalam dialog kebijakan untuk penyediaan barang dan jasa dasar di wilayah-wilayah operasi bisnis.

Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di dunia ini, maka “penghilangan kemiskinan dan kelaparan” pada 2030 menjadi “tulang punggung” dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan yang menjadi tujuan utama MDGs kembali menjadi tujuan utama dalam SDGs. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, menjadikan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs.

Persoalan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi.

Dalam Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan “utama” dari 17 tujuan yang disepakti dalam SDGs. Tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs adalah “Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di Mana Pun” (End poverty in all its forms everywhere). Tujuan utama tersebut harus menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain.

Di dalam RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, karenanya kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Tema Kontribusi
  • Ketersediaan produk dan layanan bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah
  • Penghasilan, upah dan tunjangan
  • Pembangunan ekonomi pada bidang-bidang yang memiliki prioritas tinggi
  • Akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas
  • Akses terhadap WASH (Water Sanitation and Hygiene)
  • Ketersediaan dan keandalan listrik
Solusi

Contoh di bawah ini tidak lengkap dan beberapa mungkin lebih relevan untuk industri tertentu.

  • Kembangkan produk dan layanan yang disesuaikan dengan situasi pelanggan miskin (mis. layanan pengiriman uang berbasis seluler untuk konsumen yang tidak memiliki rekening bank).
  • Tingkatkan akses ke barang dan layanan dasar bagi orang yang hidup dalam kemiskinan (mis. melalui bisnis inti, dialog kebijakan, investasi sosial).
  • Rekrut, latih, dan pekerjakan anggota masyarakat setempat, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan, serta integrasikan dalam rantai nilai perusahaan (sebagai produsen, pemasok, distributor, vendor).
  • Salurkan investasi pada aksi-aksi pengentasan kemiskinan yang digerakkan oleh bisnis (mis. kembangkan kebijakan upah layak).
  • Bermitra dengan jejaring masyarakat sipil untuk memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kewirausahaan.
Indikator

Contoh di bawah ini tidak lengkap dan beberapa mungkin lebih relevan untuk industri tertentu.

  • UN Global Compact-Oxfam Poverty Footprint, PF-1.2: Upah rata-rata pekerja (pilah data berdasarkan jenis kelamin, jenis kontrak, mis. permanen, kontrak, atau besaran upah per satuan, dan laporkan perbandingan nilai yang diterima pekerja temporer pada musim rendah dan tinggi)
  • UN Global Compact-Oxfam Poverty Footprint, PF-1.12: Apakah pengusaha besar di sepanjang rantai nilai dan sistem perusahaan yang lebih luas menegosiasikan standar upah dan tunjangan melalui kesepakatan bersama?
  • GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines, G4-EC8: Laporkan tindakan yang diambil untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi terkait topik ekonomi, lingkungan, dan sosial
  • GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines, GRI G4-DMA-b, Guidance for Procurement Practices: Jelaskan kebijakan dan praktik yang digunakan untuk mempromosikan inklusi ekonomi ketika memilih pemasok
  • Access to Medicine Index, D.III.2: Apakah perusahaan mempertimbangkan keterjangkauan berdasarkan kebutuhan ketika membuat keputusan penetapan harga untuk produk yang relevan yang ditargetkan pada segmen populasi termiskin di negara terkait?
Perangkat Organisasi

Contoh di bawah ini tidak lengkap dan beberapa mungkin lebih relevan untuk industri tertentu.

  • UN Global Compact-Oxfam Poverty Footprint Tool
  • UN Guiding Principles of Business and Human Rights Reporting Framework
  • Women’s Empowerment Principles
  • Inclusive business primer

Target TPB

1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.

1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana

1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

Tim dukungan kami akan segera merespon Anda dan melayani kebutuhan Anda
WeCreativez WhatsApp Support
PMPRO.ID Office
Sales Support
Jauh
WeCreativez WhatsApp Support
PMPRO.ID Office
Technical Support
Tersedia