Penjelasan
Lingkungan yang damai dengan lembaga yang efektif, di mana biaya operasi dapat diprediksi dan lingkungan kerja yang stabil, dapat membuat organisasi berkembang. Kegagalan dalam menerapkan praktik organisasi yang bertanggung jawab dapat berdampak pada biaya dan risiko tambahan (keuangan, hukum, reputasi) untuk organisasi itu sendiri, serta disisi lain dapat memperburuk ketegangan dan ketidakstabilan di masyarakat, juga merusak aturan hukum. Dalam hal ini, salah satu isu yang muncul yaitu korupsi, yang dapat menyebabkan ketidakefisienan di pasar karena membuat biaya transaksi tidak pasti anti persaingan, dan menghambat kemampuan organisasi untuk mematuhi hak asasi manusia dan kewajiban lainnya.
Berbanding terbalik, organisasi yang bertanggung jawab dapat mencapai tujuan inti organisasinya, investasi sosial strategis, keterlibatan kebijakan publik, dan tindakan kolektif yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perdamaian, pembangunan, dan kemakmuran yang berkelanjutan sambil memastikan keberhasilan organisasi jangka panjang. organisasi juga dapat berkomitmen untuk bekerja dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk membasmi korupsi dalam segala bentuk dan untuk mendukung penegakan aturan hukum. Dengan berfokus pada cara organisasi yang bertanggung jawab, organisasi dapat berkontribusi untuk memajukan ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan ini, diantaranya; menjalankan organisasi secara bertanggung jawab di bidang-bidang berisiko tinggi, memerangi korupsi, dan menghormati serta mendukung aturan hukum-organisasi. Hal ini dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih damai dan inklusif, dan mendukung lembaga-lembaga yang efektif dan bertanggung jawab.
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif berdasarkan aturan hukum adalah jalur pentimg menuju pembangunan berkelanjutan. Kita hidup di dunia yang semakin terbagi-bagi. Beberapa wilayah menikmati perdamaian yang berkelanjutan, keamanan dan kemakmuran, sementara wilayah lain tampak terus-menerus berada dalam lingkaran konflik dan kekerasan. Kondisi ini tidak bisa dihindari dan harus diketahui.
Tingginya kekerasan bersenjata dan rasa tidak aman memiliki dampak merusak pada pembangunan negara, memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan seringkali menimbulkan rasa dendam di antara komunitas yang bisa berlangsung hingga beberapa generasi. Kekerasan seksual, tindak kejahatan, eksploitasi dan penyiksaan juga sering terjadi dalam kondisi konflik atau jika tidak ada hukum yang mengatur, dan negara harus mengambil tindakan untuk melindungi mereka yang berada dalam risiko.
SDG berusaha mengurangi segala bentuk kekerasan secara signifikan, dan bekerja dengan pemerintah dan komunitas untuk menemukan solusi jangka panjang menghadapi konflik dan rasa tidak aman. Memperkuat aturan hukum dan mempromosikan hak-hak asasi manusia adalah kunci untuk berjalannya proses ini, selain juga mengurangi peredaran senjata ilegal dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam institusi dan pemerintahan global.
Mendorong perdamaian dan keadilan adalah satu dari 17 Tujuan Global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dan pendekatan terpadu sangat penting demi kemajuan di seluruh tujuan.
- Pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
- Anti korupsi
- Akses publik ke informasi
- Pemindahan fisik dan ekonomi
- Pengambilan keputusan inklusif
Contoh di bawah ini tidak lengkap dan beberapa mungkin lebih relevan untuk industri tertentu.
- Mematuhi hukum dan berusaha untuk memenuhi standar internasional; mengharuskan dan mendukung mitra bisnis untuk melakukan hal yang sama.
- Berkomitmen untuk dan menerapkan kebijakan dan praktik operasional yang peka konflik, sah dan transparan, termasuk pada sumber daya manusia, pengadaan publik dan perusahaan, dan dalam rantai nilai secara lebih umum.
- Melakukan penilaian risiko dan dampak untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang berkontribusi terhadap korupsi, kekerasan dan konflik, dan melemahnya aturan hukum dan mengidentifikasi peluang untuk dampak positif.
- Mengukur dan melaporkan kemajuan implementasi, termasuk operasi di area berisiko tinggi.
Terlibat dalam dialog publik-swasta, kemitraan dan aksi kolektif dalam pencegahan konflik, pemeliharaan perdamaian, pembangunan perdamaian, anti-korupsi dan supremasi hukum.
Contoh di bawah ini tidak lengkap dan beberapa mungkin lebih relevan untuk industri tertentu.
- UN Global Compact-Oxfam Poverty Footprint, PF-6.19: Apakah perusahaan secara publik menyatakan akan bekerja melawan korupsi dalam segala bentuknya, termasuk penyuapan dan pemerasan?
- Access to Medicine Index, A.III.4: Perusahaan memiliki sistem untuk menggabungkan perspektif eksternal dan lokal (pasar) tentang akses ke kebutuhan obat-obatan dalam pengembangan dan implementasi strategi akses
- The Women’s Empowerment Principles, Reporting on Progress: Apakah bisnis memiliki kebijakan eksplisit tentang toleransi nol terhadap kekerasan dan pelecehan berbasis gender? Apakah ada prosedur pengaduan rahasia?
- GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines, G4-56: Jelaskan nilai-nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku organisasi seperti kode perilaku dan kode etik
Contoh di bawah ini tidak lengkap dan beberapa mungkin lebih relevan untuk industri tertentu.
- UN Global Compact-Oxfam Poverty Footprint
- The Bribe Payers Index
- The Anti-Bribery Checklist
- Social Hotspots Database/Portal (SHDB)
- Impact Reporting & Investment Standards (IRIS)
- Human Rights Compliance Assessment
Target TPB
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.
